AMMSTMU Desak Kementrian Agama RI Segera Copot Kanwil Sulteng Dari Jabatannya

AMMSTMU Desak Kementrian Agama RI Segera Copot Kanwil Sulteng Dari Jabatannya

BERBAGI
Photo

Delik Indonesia.com – Puluhan Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Sulawesi Tengah-Maluku Utara (AMMSTMU), jumat 21 april 2017 menyambangi Kementerian Agama Republik Indonesia.

Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam AMMSTMU mendesak Kementerian Agama untuk segera mencopot Kepala Kantor Kementrian Agama Wilayah Sulawesi Tengah dari jabatannya sebagai KAKANWIL DEPAG. Ujar, Zulkifli Ali, lewat pesan elektronik nya yang di terima, Sabtu, (22/4/2017)

Aksi AMMSTMU Depan Kementerian Agama RI

AMMSTMU selain berorasi menyampaikan tuntutan nya, mereka juga bertemu dan beraudensi dengan Sekretaris Jendral Kementerian Agama dan Inspektorat Jendral Kementerian Agama dengan maksud menanyakan perkembangan laporan masyarakat Sulteng-Malut. Ujar, Zulkifli Ali yang juga berperan sebagai Koordinator Aksi dalam hajatan tersebut.

AMMSTMU menduga bahwa laporan pengaduan yang selama ini dimasukan ke Kementerian Agama belum sampai ke meja Pimpinan Menteri Agama, Sekjen Kemeng, Inrjen Kemenag. Katanya

Kedatangan AMMSTMU, ke Kementerian Agama RI itu, karena merasa kecewa terkait aspirasi yang disampaikan selama ini di baikan oleh Kepala Kanwil Depag Sulteng. Pungkas Ali dalam pesan elektronik nya itu.

“Kepala Kanwil Sulteng sangat jelas melanggar kode etik pegawai dan semangat reformasi birokrasi.”

Ali pun, meyakini bahwa, gerakan yang di bangun ini, akan di tindak lanjuti oleh Pimpinan Menteri, Irjen, Sekjen, dikarenakan pihak Kementerian Agama memiliki tekat serta komitmen dalam membangun birokrasi yang transparan, akuntabil, dan terukur di lingkungan Kementerian Agama, apalagi dengan adanya semangat nawacita yang di bangun Presiden Jokowi. Pangkasnya lagi.

Selain itu, AMMSTMU juga mendesak kementrian untuk segera memanggil oknum-oknum tertentu yang selama ini sengaja melindungi Kakanwil Depag sehingga beliau terkesan punya power di Kementerian Agama. (fdl)