Pembangunan Pasar Tradisional di Kabupaten SBT, Diduga Bermasalah

Pembangunan Pasar Tradisional di Kabupaten SBT, Diduga Bermasalah

BERBAGI
Animasi Pembangunan Pasar
Image result for banner website

DELINDO – Pembangunan pasar tradisional di Desa Administrasi Dulak Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) oleh CV. MASIWANG LESTARI di anggap bermasalah.

Penyerobot lahan yang dilakukan Perusaahan CV Masiwang Lestari dalam program Pembangunan Pasar Tradisional bantua Kementrian Koperasi Dan UMKM APBN 2016 senilai Milyar Rupia Per Yunit, Terindikasi bermasalah dengan pembebasan Lahan yang sampai saat ini tidak ada realisasi. Ujar, Sekretaris Umum DPD IMM Maluku, Baneli Kotarumalos, saat berbincang – bincang di Hotel Alia Cikini Bilangan Jakarta Pusat, Rabu, (28/6).

Padahal masyarakat sudah meminta haknya, namun hak pemilik lahan itu saat ini masih belum direalisasikan oleh pemerintah dan pihak kontraktor, padahal semua infastruktur bangunan telah selesai dan hanya menanti peresmian dari pemda setempat. Pungkas Baneli

Pembangunan pasar tradisional yang masuk di kabupaten seram bagian timur menurut sumber terdapat tiga unit yang berada di tiga lokasi tertentu di kab. SBT yang diantaranya Kecamatan Werinama, Tutuk Tolo, dan Gorom.

Realisasi yang dilakukan di kecamatan Pulau Gorom berlokasi di Desa Administrasi Dulak, dengan nilai kontrak sebesar Rp, 861 jt dengan masa kerja 60 hari, ternyata dalam proses pekerjaannya tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan. Jelas Kotarumalos dalam bincang – bicangnya

Jelasnya lagi, Kotarumalos menceritakan bahwa, “sebenarnya pemilik tanah sangat kesal dengan kebijakan CV. MASIWANG LESTARI terhitung dari juli 2016 lalu, namun sampai saat ini tidak ada realisasi, sebenarnya ada apa.”

Selain itu, terkait dengan persoalan tanah dirinya mengatakan masih diduga kuat terindikasi melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1960 terkait larangan pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya, dan Ketentuan pasal 385 KUHP serta Pasal 1365 KUHPer.

Baneli mengatakan bahwa, pemerintah belum punya niatan baik untuk menyelesaikan hak warga atau pemilik tanah yang di atasnya terdiri bangunan pasar tersebut.

Kotarumalos memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyelesaikan hak masyarakat, dalam tenggang waktu satu minggu kedepan atau akhir bulan Juni 2017 ini, kalaupun sampai belum ada ganti rugi dari pelaksan Program (Kontraktor dan Pihak Terkait) maka dirinya dan pemilik tanah akan Memboikot Gedung Pasar tersebut, Ia (Baneli) juga akan membawa masalah ini sampai ke jalur hukum. Pungkasnya

Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini pun mengatakan bahwa, anggaran pembangunan pasar tersebut juga, diduga kuat adanya indikasi tindak pidana korupsi, untuk itu dirinya berjanji akan menenteng masalah tersebut sampai ke Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) dan akan menyambangi Kementrian Koperasi dan UKM untuk meminta kejelasan terkait anggaran bantua tersebut. Tegas Baneli

Perlu diketahui bahwa Program penerima Dana Hibah KEMENTRIAN KOPERASI dan UMKM RI 2016 tersebut di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, terdapat tiga yunit dengan posisi wilayah berbeda, salah satunya yang berada di Desa Dulak Kec. Pulau Gorom. (adi)