Kapak Desak KPK Segera Periksa Dirut Pelindo 2 Elvyn G Masassya

Kapak Desak KPK Segera Periksa Dirut Pelindo 2 Elvyn G Masassya

BERBAGI
Photo

DELINDO – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek yang dilaksanakan PT Pelindo II minimal sebesar 306 juta dollar AS atau ekuivalen Rp 4,08 triliun (kurs Rp 13.337 per dollar AS).

Pemeriksaan BPK ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat dari DPR RI Nomor PW/02699/DPR RI/II/20l6 tanggal 16 Februari 2016 kepada Ketua BPK tentang pengajuan permintaan pemeriksaan investigatif atas perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan adanya indikasi berbagai penyimpangan dalam proses perpanjangan perjanjian kerja sama pengoperasian PT JICT yang ditandatangani 5 Agustus 2014,”

Cara-cara untuk memperpanjang kontrak kerja sama tersebut terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menjelaskan, indikasi kerugian negara ditemukan akibat adanya perpanjangan kontrak pengelolaan JICT oleh Pelindo II kepada HPH pada tahun 2015.

Padahal, kontrak pengelolaan JICT baru selesai pada tahun 2019. Dengan demikian, HPH akan kembali mengelola JICT hingga tahun 2039. Sumber Kompas.com

Koordinator Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK), mengatakan bahwa, kasus tersebut saat ini berhenti di tempat alias tidak di tuntaskan oleh lembaga hukum yang berwenang. Ujar, Koordinator KAPAK, La Ode Kamaluddin, lewat siaran elektroniknya, Kamis, (13/17)

Padahal kasus dugaan Korupsi tersebut merugikan negara milyaran rupiah dan diduga kuat melibatkan orang satu di Pelindo II. Tukas Kamal

Untuk itu KAPAK mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera tuntaskan kasus Korupsi tersebut dan segera menangkap dan memeriksa Direktur Utama pelindo 2  Elvyn G Masassya

Untuk mempercepat proses kasus dugaan korupsi tersebut Kamal berjanji dalam waktu dekat akan turun aksi ke gedung kpk desak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  untuk segera eksekusi kasus tersebut. Tukasnya