Soal Penimbunan Sungai, Ini Kata Tokoh Muda Aceh Besar

Soal Penimbunan Sungai, Ini Kata Tokoh Muda Aceh Besar

BERBAGI
Image result for banner website

DELINDO – Terkait soal transaksi jual beli sungai yang telah ditimbun oleh oknum setempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Lampineung, Jalan Laksamana Malahayati Km 11 Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, tokoh muda Aceh Besar, Saiful Haris mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh segelintir oknum tersebut telah merugikan masyarakat banyak, khususnya di Kemukiman Klieng.

Hal itu diungkapkannya, mengingat bahwa sungai adalah salah satu sumber pencaharian warga setempat, mulai dari memancing, mencari kerang, udang dan tiram. Selain itu juga sebagai jalur keluar masuk boat nelayan setempat.

Jika daerah aliran sungai ditimbun, juga akan menyebabkan sulitnya air keluar menuju kuala, jika sewaktu-waktu terjadinya banjir bandang seperti yang pernah terjadi beberapa bulan terakhir di Komplek Perumahan Budha Suci dan sekitarnya.

Menurut saya, itu adalah suatu tindakan yang tidak dapat ditolerir, karena bukan untuk kepentingan masyarakat bersama, melainkan hanya untuk kepentingan mereka pribadi.

Kemudian, perlu diketahui bahwa sungai yang ditimbun itu, pada dasarnya sebelum Tsunami 2004 lalu bukanlah daratan, tapi murni sebuah sungai. Namun kini telah dijual belikan dan ditimbun. Ingat, itu bukan sungai perorangan, dan bukan tanah pribadi, melainkan aset negara yang kewenangannya secara adat dibawah naungan mukim.

Masyarakat kemukiman Klieng dalam hal ini sangat menolak dan menentang keras atas apa yang telah dilakukan oleh oknum setempat, apalagi dengan cara oknum itu yang mengedepankan sisi premanismenya, dengan melawan Imuem Mukim Klieng Jufri Arahas pada saat dilarang untuk tidak menimbun sungai tersebut.

Adapun kronologis kejadiannya adalah, pada Senin, 3 Juli 2017 Zainuddin selaku perantara menjumpai Imuem Mukim Klieng Jufri Arahas untuk meminta tanda tangannya diatas akte jual-beli tanah itu. Namun selaku Mukim Klieng dirinya sangat menolak dan keberatan jika harus menandatanganinya, pasalnya karena yang dijual belikan bukanlah tanah, tapi murni sungai.

Sempat terjadi perdebatan dan cek-cok antara Mukim Klieng dengan Zainuddin, namun tetap saja pada Selasa, 4 Juli 2017 Zainuddin menimbun sungai tersebut dengan mengerahkan beberapa unit mobil dumtruck hercules.

Dihari itu pun kembali lagi terjadi cek-cok dilokasi penimbunan sungai itu, Zainuddin kepada Mukim Klieng ketika itu mengatakan, lon yang timbun, pakon, peu droen mantong na wilayah, peu lon hana wilayah, itu kata Zainuddin kepada Mukim Klieng ketika ditanyai atas izin siapa dilakukan penimbunan itu.

Setelah itu, Mukim Klieng langsung menjumpai Camat Kecamatan Baitussalam, Ir. Bustami, dan menceritakan kejadian tersebut. Disaat itu Pak Camat sempat sangat marah dan menyesali tindakan yang dilakukan oleh Zainuddin. Namun ketika Pak Camat tahu jika itu pengerjaan Zainuddin Warga Gampong Lam Asan, seakan Pak Camat takut.

Dan kepada Pak Mukim, setelah selesai turun kelokasi penimbunan sungai, Pak Camat mengatakan, kakeuhlah Pak Mukim, ta ukoe panyang ta linggang paneuk, kalinyoe ta bi izin mantong keu Pak Zainuddin, kali ukeu soe-soe yang meujak timbun lom krueng ta larang teuma, daleh nyoe pih kaleuh ditimbun. Begitu kata Pak Camat kepada Pak Mukim.

Dimana peran Camat Bustami dalam hal ini, memihak kepada masyarakat atau kepada Zainuddin. Secara lisan Camat Baitussalam telah memberikan izin kepada Zainuddin, dan dengan sengaja telah melakukan pembiaran dan telah merugikan masyarakat banyak.

Maka dalam hal ini, saya tidak mencoba untuk memprovokasi warga kemukiman Klieng. Tapi jika bukan karena kita yang peduli, siapa lagi yang mau peduli untuk kepentingan umum ini. Itu sungai kita, seperti orang-orang pendahulu kita dulu yang telah meninggalkan alam ini, dan apakah sekarang kita akan membiarkan alam dihancurkan.

Adapun selain itu, kami juga meminta perhatian serius kepada Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar. Dan juga kepada Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk memperhatikan dengan serius hal ini. Jika tidak ada perhatian yang serius, bukan tidak ada kemungkinan pekara ini akan ada yang menempuh secara jalur hukum.

Jika bisa kita selesaikan secara adat mufakat, mari kita selesaikan. Disini kami sangat memberikan kesempatan kepada para wakil rakyat kami yang berada di parlemen, ini aspirasi kami tolong diperhatikan.

Adapun perlu diketahui, luas sungai yang ditimbun itu seluas 240 meter, dengan panjang dan lebar disesuaikan, begitu kata Zainuddin kepada Pak Mukim Klieng ketika ditanyai.

Dan adapun pihak penjual, sebagaimana tertera pada akte jual-beli itu adalah Muhammad Razi selaku warga Gampong Lampineung, dan pembelinya adalah oknum anggota DPRK Aceh Besar.

Harapan kami selaku pemuda dan masyarakat kemukiman Klieng, agar masalah ini dapat terselesaikan. Dan tanah yang telah ditimbun itu dapat dikeruk kembali. Jika hal itu tidak diindahkan, maka kami meminta kepada Anggota DPRK ataupun DPRA untuk bersedia kiranya memfasilitasi masyarakat kemukiman Klieng untuk berjumpa dengan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh. (red)