Rita Widyasari Akan Lakukan Praperadilan

Rita Widyasari Akan Lakukan Praperadilan

BERBAGI
Gambar - Rita Widyasari/redaksikota.com
Photo

JAKARTA – Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari membantah jika dirinya telah melakukan tindak pidana suap dan korupsi sepeti yang dituduhkan kepadanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pasalnya, dirinya akan ikut menjajal “kesaktian” Praperadilan untuk meloloskannya dari jeratan hukum yang kini disematkan kepadanya itu.

“Intinya saya merasa bahwa apa yang dituduhkan dalam sprindik tersebut, saya masih punya peluang untuk membela diri,” kata Rita di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).

Kemudian Rita juga menilai bahwa penetapan tersangka oleh KPK kepada dirinya tersebut terlihat seperti dipaksakan dan condong tergesa-gesa. Maka dari itu, ia keukeuh ingin menggugat KPK ke meja persidangan melalui jalur gugatan Praperadilan.

‎”Kami Insya Allah akan melakukan praperadilan. Karena menurut saya pribadi proses penetapan saya sangat cepat, tergesa-gesa dan terburu-buru,” pungkas Rita.

Perlu diketahui, KPK menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Dalam sangkaanya, KPK mengaku menemukan adanya uang suap yang diterima oleh Bupati Rita senilai Rp6 miliar yang diberikan oleh Dirut PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun.

Uang siap tersebut diduga diberikan Abun terkait dengan pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit yang dijalankan oleh PT Sawit Golden Prima di Kelurahan Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Akibat dari penerimaan uang suap tersebut, KPK menjerat Rita dengan dua pasal sekaligus. Sebagai penerima suap, Rita disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomor. 20 Tahun 2001.

Selain disangka menerima uang Rp6 miliar dari PT Sawit Golden Prima, KPK juga menyangkakan Rita telah menerima hadiah alias gratifikasi bersama dengan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairuddin senilai Rp6,97 miliar terkait dengan beberapa proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk itu, Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur tersebut dengan Pasal 12 huruf B UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 (kesatu) KUHP.

Sumber – redaksikota.com