Obligasi Daerah, Perlukah ?

Obligasi Daerah, Perlukah ?

BERBAGI
Wawan Oat : Peneliti CentrEast (Center for Economics and Social Studies)
Photo

OPINI PUBLIK Pembangunan daerah sangat bergantung kepada pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah yang dikelola secara baik dapat membiayai program-program pembangunan. Kebutuhan daerah terhadap anggaran pembangunan sangatlah besar, kerap kali daerah mengalami defisit pada postur APBD akibat belanja daerah melampaui anggaran yang dimiliki.

Otonomisasi menuntut setiap daerah untuk lebih produktif mengelola daerahnya secara mandiri, khususnya mandiri dari aspek keuangan. Kemandirian keuangan daerah terlihat dari rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD, dimana rata-rata berkisar dibawah 10%, artinya hampir setiap daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat melalui dana transfer daerah (DAK – DAU).

Ketergantungan terhadap sumber dana dari pemerintah pusat, menuntut setiap daerah untuk kreatif mencari formulasi pembiayaan lain diluar APBD. Selain dana pinjaman dari pihak swasta dan perbankan dengan bunga yang begitu besar, sumber lain pembiayaan program pembangunan mestinya tidak terlalu membebani APBD dalam jangka panjang.

Obligasi tidak hanya digunakan sebagai surat utang oleh korporasi, tapi juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai alternatif sumber dana daerah. Walaupun secara eksplisit, diatur dengan berbagai pra syarat serta prosedur melalui regulasi yang dibuat. Penerbitan obligasi dimungkinkan menjadi sumber pembiayaan daerah selain APBD maupun kerja sama dengan badan usaha.

Dengan berbagai kemudahannya, obligasi daerah mesti dilihat sebagai instrumen keuangan daerah yang dipertanggung jawabkan kepada publik, sehingga penggunaannya mesti sesuai peruntukkannya dan dapat terhindar dari interest politik yang ada. Karena akan berimplikasi terhadap trust publik atas surat utang yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Obligasi Daerah, Sumber Pembiayaan Alternatif.

Penerbitan obligasi setidaknya menjawab keterbatasan keuangan daerah akibat pembiayaan pembangunan yang kian massif, menyiasati kekurangan anggaran daerah, serta bentuk kreasi dan inovasi daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Obligasi yang diterbitkan mesti bersifat profit oriented, karena merupakan utang daerah yang mesti dibayar pada waktunya.

Peruntukkan obligasi daerah mesti ke program-program yang produktif dan profitable, dengan tetap memperhatikan kepentingan publik. Karena obligasi daerah merupakan surat utang daerah, maka pengelolaannya harus profesional berdasar efisiensi. Disamping itu penerbitan obligasi daerah juga disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Obligasi daerah hadir sebagai sumber pembiayaan baru di tengah terbatasnya APBD, karena diperoleh secara langsung dari masyarakat, membuat obligasi daerah relatif lebih murah ketimbang pinjaman ke pihak swasta maupun perbankan. Hal ini dimungkinkan daya saing daerah meningkat karena pembangunan yang terus berlanjut.

Penerbitan obligasi dianggap cukup solutif, karena dapat membiayai program-program pembangunan di awal tahun, hal ini karena dana transfer ke daerah baru dapat digunakan pada pertengahan tahun. Praktis, pembiayaan pembangunan di awal tahun tidak berjalan, sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain selain APBD, dan obligasi daerah dapat menjawab problem tersebut.

Hal ini dikuatkan melalui dorongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pemerintah pusat, agar setiap daerah tidak terlalu bergantung kepada dana transfer daerah. OJK bahkan mempersiapkan tim khusus untuk membantu pemerintah daerah dalam hal penerbitan obligasi daerah, termasuk kesiapan SDM serta infrastruktur pendukung.

Obligasi Daerah ; Politik Fiskal !

Penerbitan obligasi daerah mesti melalui izin DPRD, hal ini dimungkinkan terjadi praktek politik fiskal ala partai politik, karena bersifat utang, maka obligasi daerah mesti dikelola secara baik, jika tidak akan menjadi boomerang bagi kepala daerah. Walaupun obligasi daerah merupakan utang daerah yang mesti dibayar oleh siapapun yang menjabat kepala daerah, namun hal ini dapat digunakan sebagai dagelan politik.

Olehnya itu, penerbitan obligasi harus terukur, sesuai kebutuhan, dan diperuntukkan ke program-program yang menguntungkan secara ekonomis. Hal ini sesuai dengan skema pembiayaan pembangunan berbasis anggaran, sekaligus sebagai policy korektif atas pembangunan yang sedang berlangsung.

Dikhawatirkan, obligasi daerah menjadi instrumen keuangan yang dapat mengurangi dana transfer ke daerah. Dengan alibi inovasi dan kemandirian keuangan, pemerintah daerah bisa saja dibuat bergerak sendiri dengan pemberian apresiasi dan reward atas pencapaian pembangunan, padahal ini bagian dari sentralitas keuangan, dengan mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Karena kebutuhan anggaran tidak hanya oleh pemerintah daerah, tapi juga oleh pemerintah pusat, sehingga policy fiskal melalui penerbitan obligasi daerah mesti dilihat secara cermat, serta disesuaikan dengan kesiapan daerah. Sehingga hak pemerintah daerah tetap dipenuhi oleh pemerintah pusat, disamping inovasi daerah dalam mengelola keuangannya.

Penerbitan obligasi daerah tidak mesti diberlakukan sama terhadap setiap daerah, mesti disesuaikan dengan good & clean governance. Karena kesiapan daerah sangat mempengaruhi pengelolaan obligasi yang akan diterbitkan. Tinggal bagaimana regulator mengatur skema pengelolaan obligasi daerah, agar dapat terhindar dari investor-investor politik.

Wawan Oat, SE, MM.
Peneliti CentrEast (Center For Economic and Social Studies).