Presidium MAK, Tiga Tahun Jokowi-JK Penegakan Supremasi Hukum “Kacau-Balau”.

    Presidium MAK, Tiga Tahun Jokowi-JK Penegakan Supremasi Hukum “Kacau-Balau”.

    BERBAGI
    Presiden Jokowi
    Photo

    JAKARTA – Tepat 20 Oktober kemarin rezim Jokowi-JK berusia 3 tahun memimpin Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus saya coba memberikan value berdasarkan Program Unggulan Jokowi-JK pada Kampanye Pilpres Tahun 2014 yang lalu, yang sama-sama kita kenal dengan NAWACITA sebagai agenda Prioritas.

    Pada 9 Poin Nawacita maka ada beberapa hal yang menjadi catatan khusus pencapaian Jokowi pada 3 tahun kepemimpinannya, serta banyak hal yang harus disoroti sebagai catatan dan evaluasi.

    PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM

    Penegakan Supremasi Hukum yang bersinggungan dengan poin ke1 dan 4 Nawacita Jokowi-JK yakni guna menciptakan System Penegakan Hukum yang bermartabat dan terpercaya, serta memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara adalah salah satu bidang yang harus mendapat sorotan tajam dan serta evaluasi juga kritikan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka kita harus berani mengatakan bahwa 3 tahun Jokowi-JK Penegakan Supremasi Hukum ‘kacau-balau’.

    3 tahun ini bagaimana Kita di pertontonkan berbagai drama Penegakan Supremasi Hukum yang memuakkan, 3 tahun ini bagaimana publik diperlihatkan keberpihakan Hukum serta Hukum yang menjadi Komoditas Penguasa dan Pemilik Modal. Itu yang terjadi.

    Kami tidak harus merinci satu persatu buruknya Penegakan Supremasi Hukum pada 3tahun Jokowi-JK, karena berbagai kasus yang terjadi tidak lagi menjadi rahasia umum, semua secara gamblang dikonsumsi Publik.

    Hal lain yang tidak kalah memilukan adalah ketika salah satu institusi Penegak Hukum menjadi alat penguasa, ini yang sangat disayangkan. Institusi Penegak Hukum seharusnya menjadi panglima pelaksana UU dan Jokowi sebagai Presiden merupakan Panglima Tertinggi pelaksana Konstitusi, bukan keduanya kemudian berkonspirasi guna mengkhianati konstitusi.

    HILANGNYA ALAM DEMOKRASI

    Terkait hal ini, secara khusus Penulis ingin menyampaikan bahwa rezim Jokowi-JK tidak jauh berbeda dengan orde baru zaman Soeharto. Pada era-SBY RUU Kamnas selalu gagal untuk di golkan menjadi UU, mungkin sampai saat ini masih terparkir di Prolegnas. Namun pada rezim Jokowi-JK UU ITE No. 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 menjadi momok yang menakutkan bagi Penggiat Demokrasi.

    Jadi terkait Nawacita Jokowi-JK pada Poin ke-9, Yakni menciptakan restorasi sosial dan ruang dialog antar warga maka hampir terbunuh oleh seperangkat aturan ini. UU ITE harus mendapat uji publik, bahwa UU ini lahir untuk kepentingan seluruh lapisan Masyarakat atau segenap elite dan penguasa?!

    Karena dari berbagai kasus UU ini hanya mengakomodir kepentingan Elite dan Penguasa, tidak pada Rakyatnya.

    Jadi jika hari ini rezim ini mengklaim Indonesia lebih baik pada 3 tahun kepemimpinan mereka dan yang menjadi barometer adalah Nawacita, maka Jokowi-JK belum sepenuhnya berhasil. Beberapa Poin Nawacita yang menjadi keberhasilan Jokowi dan JK memang terlihat, seperti atau yang paling Utama terkait dengan perbaikan dan pembangunan Infrastruktur seperti yang ditafsirkan pada urutan ke 3 Nawacita, namun Jokowi-JK harus banyak mendapat evaluasi pada urutan berikutnya.

    Oleh: Rahman Latuconsina, SH.
    Presidium Mabes Anti Korupsi (MAK)