Tiga Tahun Jokowi – JK ; Sejauh Mana ?

Tiga Tahun Jokowi – JK ; Sejauh Mana ?

BERBAGI
Wawan Oat : Peneliti CentrEast (Center for Economics and Social Studies)
Photo

OPINI PUBLIK – Tiga tahun yang lalu negeri ini disuguhkan dengan berbagai ide gemilang, alih-alih seperti permen untuk meredam tangis anak kecil akibat lapar. Ide perubahan besar itu bertebaran disana sini kala perhelatan demokrasi melalui pemilihan presiden – wakil presiden dimulai. Bukan sekedar kampanye, tapi itulah ruang demonstrasi di depan publik, ikrar juang jika mendapat amanah, sampai akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan nahkoda baru pengemudi kapal nusantara.

Kini tiga tahun telah berlalu, saatnya melihat sang nahkoda dalam berkemudi, sejauh mana rakyat telah dihantar menuju dermaga kesejahteraan. Pemerintahan Jokowi – JK selama 3 tahun menjabat, telah menuai beragam prestasi maupun apresiasi dari publik, tak heran jika berbagai rilis survey menunjukkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi – JK masih tinggi (Indikator : 68,3%, Kompas : 70,8%). Namun hal itu menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang mesti segera dibenahi dan diperbaiki.

Evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi – JK adalah mutlak dilakukan demi menjaga proses check and balance pemerintahan, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh publik. Dari publikasi laporan 3 tahun Jokowi – JK diketahui beberapa capaian pembangunan, baik di sektor pembangunan ekonomi, program pengentasan kemiskinan, pembangunan kewilayahan, serta pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan. Dari publikasi laporan tersebut dapat dievaluasi beberapa hal.

Pembangunan Ekonomi.

Pembangunan di bidang ekonomi dilakukan untuk memperbesar size ekonomi, hal ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas, melakukan rekonsentrasi terhadap pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan cara perbaikan infrastruktur, pemulihan sistem energi melalui eksplorasi – eksploitasi energi serta energi baru (EBT), maupun peningkatan program ekonomi kreatif dan pariwisata.

Size ekonomi yang besar dimungkinkan dapat dibagi sesuai kebutuhan daerah, perhatian negara terhadap problem energi nasional mesti bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan energi domestik, dengan jumlah penduduk yang relatif begitu banyak memungkinkan kebutuhan energi juga sepadan. Penggalaan ekonomi kreatif sebagai concern sektor UMKM, serta perbaikan destinasi wisata dalam menunjang ekonomi daerah, tidak hanya melalui subsidi, tapi mesti juga dipikirkan akses, baik akses transportasi maupun akses informasi.

Deregulasi sektor UMKM harus dilakukan agar menjaga daya saing, kemudahan prosedur serta pemberian intensif adalah beberapa capaian pemerintah dalam menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Disamping itu, peningkatan ekonomi maritim juga menjadi fokus negara, hal ini sedari awal digulirkan melalui pembangunan tol laut, namun tidak hanya penyediaan alur distribusi barang – jasa, namun juga dipikirkan kekuatan produksi barang – jasa antar daerah. Pembangunan ekonomi archipelago adalah solutif sesuai corak wilayah kepulauan. Peningkatan investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun investasi domestik terus diperhatikan melalui perbaikan sistem dan aturan, serta peningkatan produktivitas melalui perbaikan sistem ketenaga kerjaan maupun peningkatan pendidikan vokasi.

Diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pada Quartal I tahun 2017 sebesar 5,01%, inflasi sampai agustus 2017 sebesar 3,62%, tingkat kemiskinan sebesar 10,64%. Data ini menunjukkan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi nasional cukup baik, inflasi terkendali, bahkan tingkat kemiskinan menurun dibanding tahun sebelumnya. Namun pertumbuhan ekonomi mesti linier dengan pembangunan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang positif juga dirasakan oleh masyarakat kecil di pelosok sekalipun. Pertumbuhan ekonomi juga harus memenuhi kebutuhan nasional secara menyeluruh.

Keadaan investasi nasional cukup membaik, diketahui dari rilis indeks daya saing global menunjukkan bahwa indonesia pada tahun 2017 berada di peringkat 36, dimana pada tahun sebelumnya berada di peringkat 41. Selain itu indonesia juga memperoleh status layak investasi (Moody’s Fitch Standard & Poor). Program strategi nasional mulai difokuskan pada wilayah timur indonesia, diketahui sumatera sebanyak 61 proyek dengan nilai investasi Rp 638 Trilliun, Jawa mendapatkan 93 proyek dengan nilai investasi Rp 1.065 Trilliun, sulawesi memperoleh 27 proyek dengan anggaran Rp 155 Trilliun, bali dan nusa tenggara sebanyak 15 proyek dengan nilai investasi Rp 11 Trilliun, serta maluku dan papua mendapatkan 13 proyek dengan dukungan anggaran Rp 444 Trilliun.

Dengan tujuan pemerataan, pemerintah ingin mengurangi disparitas yang terjadi selama ini, dilihat dari data tersebut, pulau jawa masih tetap dominan dengan jumlah proyek lebih banyak dari yang lain, diakui bahwa setengah dari penduduk indonesia ada di pulau jawa, namun konsentrasi pembangunan tidak selamanya berdasar jumlah penduduk, mesti juga dilihat kebutuhan daerah, potensi daerah, serta ketimpangan yang ada.

Pengentasan Kemiskinan.

Program pengentasan kemiskinan dilakukan untuk menjaga pemerataan sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Berbagai kebijakan afirmatif dilakukan untuk mengurangi disparitas sosial, baik melalui pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat, penyediaan perumahan rakyat, serta subsidi energi. Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan melalui pemberian bantuan dan perlindungan jaminan sosial.

Diketahui pemerintah telah meluncurkan kartu indonesia pintar (KIP) kepada 8 juta siswa, kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada 5,9 juta keluarga, serta kartu indonesia sehat (KIS) kepada 92,2 juta jiwa. Bantuan tersebut harus terus dievaluasi agar diketahui kelayakan penerima, ketepatan sasaran, serta kemudahan persyaratan. Cukup riskan jika bantuan dan jaminan sosial tersebut tidak dinikmati oleh yang semestinya.

Selain itu, pembangunan manusia juga terus digalakan, dengan perbaikan sistem pendidikan dan kesehatan, diketahui indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2016 sebesar 75,3. Termasuk di dalamnya pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan penyandang disabilitas dengan memperhatikan hak-haknya di ruang publik.

Reformasi agraria, concern terhadap pembangunan desa, masyarakat adat, serta ekonomi rakyat melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), adalah beberapa program dalam rangka pengentasan kemiskinan. Reforma agraria dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap hutan lindung, termasuk pengakuan negara terhadap hak ulayat masyarakat adat, pemisahan batasan administratif antar negara dan masyarakat adat pada beberapa hal pokok dilakukan untuk menjaga kesatuan masyarakat adat sebagai khazanah kebudayaan bangsa. Hutan lindung yang dilindungi telah mencapai 13.121 Ha, sebagai proteksi negara atas kawasan hijau.

Penyaluran dana desa serta KUR mesti dimonitoring secara baik untuk melihat ketepatan sasaran, serta capaian penggunaannya. Transfer dana desa meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp 60 Trilliun, dana yang cukup besar ini mesti termanfaatkan secara baik dan produktif untuk kesejahteraan warga desa. Dana desa harus dapat dikonversi menjadi program-program produktif yang bersifat strategis, dana tersebut tidak hanya difokuskan pada perbaikan infrastruktur desa, atau pemberdayaan masyarakat desa dalam jangka pendek, tapi mesti menggenjot ekonomi desa melalu pemetaan kawasan desa berbasis keunggulan. Selain itu, realisasi penyaluran KUR telah mencapai 47,4% (Rp 52,2 Trilliun) dari total Rp 110 Trilliun, capaian ini tidak hanya dilihat dari segi serapan anggaran, tapi juga diukur penggunaannya ke sektor-sektor produktif agar sesuai dengan concern ekonomi kreatif.

Pembangunan Kewilayahan.

Pemetaan wilayah dilakukan dalam rangka pembangunan wilayah, hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pemerataan wilayah bukan semata menyeragamkan wilayah, tapi mendesign agar pembangunan nasional tidak menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Konektivitas infrastruktur dilakukan melalui pemerataan proyek antar wilayah, hal ini dikuatkan dengan reformasi percepatan infrastruktur.

Paradigma pembangunan berbasis wilayah bukan mendikotomikan antar jawa – luar jawa, tapi mesti menjadi dasar prioritas program perbaikan disparitas antar wilayah. Pemerintah menggalakan pembangunan luar jawa melalui pemetaan kawasan ekonomi khusus (KEK) serta penetapan pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) yang difokuskan pada luar jawa. Diketahui nilai investasi pada semester I tahun 2017, pulau jawa sebesar 54% dan luar jawa sebesar 46% dari total anggaran Rp 336,7 Trilliun. Walaupun di pulau jawa masih besar, namun persentasi ini menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Pembangunan Politik, Hukum, Keamanan, dan Kebudayaan.

Concern pemerintah terhadap persoalan POLHUKAM dan kebudayaan ditegaskan melalui penguatan mental manusia indonesia, yakni dengan revolusi mental. Sampai 3 tahun berlangsung, revolusi mental belum begitu terasa, walaupun pemerintah terus berupaya melaksanakannya. Penegakan supremasi hukum melalui penguatan kelembagaan, reformasi di bidang hukum, serta pengakuan hak asasi manusia (HAM) di ruang publik adalah beberapa langkah perbaikan, namun tetap menimbulkan problem baru, apakah ini jawaban atas revolusi mental yang gagal, ataukan mental kita yang telah fatal.

Stabilitas sosial dan keamanan terus dijaga melalui penanggulangan aksi radikalisme dan terorisme, hal ini tidak hanya menjadi beban pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab semua civil society. Penguatan diplomasi internasional melalui bantuan – dukungan terhadap persoalan palestina, kasus rohingya, problem di timur tengah, hingga keterlibatan aktif dalam politik internasional, merupakan langkah-langkah politik negara sebagai bagian dari dunia internasional melalui peran yang kontributif secara eksternal.

Pada tahun 2016, keadaan demokrasi indonesia belum begitu baik (kategori sedang), hal ini diketahui melalui hasil indeks demokrasi indonesia adalah 70,09, angka ini turun dari tahun sebelumnya, yakni 72,82. Selain itu, indeks persepsi korupsi tahun 2016 adalah 37. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan demokrasi dan tingkat korupsi di negeri ini masih mengkhawatirkan, perbaikan kualitas demokrasi harus terus dilakukan, baik melalui perbaikan kualitas pendidikan bagi publik, perbaikan sistem kepemiluan, serta transparansi proses domokrasi. Sedangkan tingkat korupsi yang cukup miris, harus diseriusi secara cermat oleh negara, mulai dari proses mitigasi korupsi, penanganan kasus secara objektif, sampai pelaksanaan putusan agar dapat memberikan syndrome bagi publik jika hendak korupsi.

3 tahun ini, banyak hal telah dilakukan, baik yang tampak melalui massifnya pembangunan infrastruktur, maupun perbaikan sistem. Namun tetap menyisakan berbagai problem, baik masalah usang yang terus ada, hingga adanya masalah-masalah baru. Menjadi nahkoda di kapal sebesar ini tidaklah mudah, berbagai tantangan dan hambatan di depan mata, kapal ini mesti dikemudi secara cermat, mengikuti alur lintasan, tidak menimbulkan turbulensi dalam perjalanan, hingga sampai di dermaga kesejahteraan.

Wawan Oat, SE, MM.
Peneliti CentrEast
(Center For Economics and Social Studies).