Anak SBY Diduga Terlibat Kasus Pengadaan IT?

Anak SBY Diduga Terlibat Kasus Pengadaan IT?

BERBAGI
Gambar Anas Urbaningrum dan Edhie Baskoro yudhoyono Ibas /republika.co.id
Photo

REVIUW KASUS – Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, perlu di tuntaskan sampai ke akar – akar nya, jangan biarkan hal ini hidup lagi nantinya berbahaya bagi generasi berikutnya.

Walaupun kasus tersebut menyeret anak Presiden sekali pun harus di usut, jangan biarkan dong, ingat bahwa panglima paling tertinggi di republik ini adalah hukum bukan presiden atau keluarganya.

Salah satu kasus yang pernah di sebut oleh Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar tidak hanya menyebut mantan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tapi juga anaknya Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Ibas diduga terkait proyek pengadaan IT (teknologi Informasi) di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saya dapat informasi yang mengadakan, salah satu pengadaan alat ini (IT KPU) adalah salah satu putra SBY Ibas,” kata dia seperti beredar di berbagai media online maupun cetak.

Pertanyaannya kasus tersebut apakah masih berjalan atau tidak, jangan orang lain yang di jadikan korban politik sedangkan anak mantan presiden itu tidak di sentuh.

Padahal mantan Ketua KPK RI itu bilang tidak mengetahui proses tender pengadaan IT KPU pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 lalu. Namun Antasasi menjelaskan, pihaknya bahkan mengutus Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK Haryono Umar untuk mengumpulkan data.

Antasari Azhar mengatakan, hal itu dilakukan untuk mencari data awal guna mengevaluasi IT KPU sebelum dilakukannya penyelidikan. Haryono Umar, ia menambahkan, bahkan telah melakukan pemanggilan pihak terkait.

“Apakah alat dibelinya rusak. Dua, apakah alat yang dibeli sudah direkayasa. Jadi kasusnya masih penyelidikan,” tegas Antasari Azhar.

Saat menjabat sebagai Ketua KPK Antasari Azhar pada 22 April 2009 mengatakan akan mengusut IT KPU yang digunakan dalam pusat tabulasi nasional Pemilu 2009. Alasannya, ia menambahkan, KPK ingin tahu apakah ada indikasi korupsi dalam pengadaan TI itu.

Gara-gara perangkat IT yang tidak bekerja maksimal, KPU gagal memenuhi target. Pada hari terakhir tabulasi Senin 20 April 2009 di Hotel Borobudur, hanya sekitar 13 juta suara yang ditampilkan KPU.

Sebelumnya, KPU menargetkan akan menampilkan 80 persen hasil perolehan suara dalam penutupan tabulasi. Asumsinya, jika daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 171 juta pemilih, seharusnya yang ditampilkan kemarin sekitar 136,8 juta suara.

Penulis : Intrik Korupsi