Mahasiswa Minta KPK Tangkap Kepala BPN Jakarta Utara

    Mahasiswa Minta KPK Tangkap Kepala BPN Jakarta Utara

    BERBAGI
    Photo

    Release – Pemberitaan pengeluaran sertifikat Hak Guna Bangunan HGB) untuk reklamasi pulau D oleh Badan Pertanahan Nasional BPN Jakarta Utara pada tanggal 24 Agustus 2017
    Penerbitan surat tanah tersebu mengandung unsur keganjilan sangat politis Pertama dimana proses penerbitan sertifikat ini terhitung sangat kilat hanya membutuhkan wal satu hari, kedua adalah soal Luas HGB pulau D yang mencapai
    120.000 meter persegi atau 312 hektar l’adahal Menurut aturan yang berlaku sertifikat dengan atas lahan yang mencapai 312 hektar tidak bisa dikeluarkan oleh BPN tingkat kabupten atau Kota.

    BPN tingkat kabupaten kota hanya memiliki otoritas mengeluarkan senifikat untuk lahan di bawah 5 hektar dan itu pun bukan untuk pembangunan konvensional Pembangunan proyek reklamasi ini tidak ada urgensinya untuk kepentingan rakyat, Reklamasi Teluk Jakarta kan bentuk perampasan ruang laut untuk kepentingan kantong-kantong pribadi dan perampasan laut demi kepentingan bisnis Belum lagi ditambah dengan besarnya dampak negatif reklamasi terhadap ekosistem Bisa disebut ini merupakan bentuk kejahatan lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan warga sekitar dan nelayan.

    Olehnya itu kami meminta kepada KPK segera panggil dan penksa Kepala BPN Jakarta Utara, Kasten situmorang yang terindikasi telah melakukan kongkalikong dengan pengembang proyek reklamasi dengan terbitnya sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D yang tidak sesuai dengan prosedur penerbitan yang semestinya Lembaga lembaga hukum harus menyikapi masalah ini KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus melakukan investigasi harta kekayaan pejabat BPN Jakarta Utara, Kasien Situmorang, terkait dengan diterbitkannya sertifikat HGB Pulau D yang tidak sesuai dengan prosedur penerbitan.

    Berdasarkan argumentasi diatas makakami mendesak :

    1. KPK segera periksa dan tanggap kepala BPN Jakarta Utara. Kasten Situmorang

    2. KPK segera panggil dan periksa anak usaha dari PT Agung Sedayu Grup yakni, PT Kapuk Naga Indah terkait dengan HGB Pulau D yang dikelola perusahaan pengembang

    3. Menghentikan kegiatan pembangunan reklamasi Pulau D. karena cacat hukum

    4. Mendesak pencopotan Kasten Situmorang dan kepala BPN yakarta Utara

    5. Mendesak KPK segera menyidik saudara-saudara atau para pejabat BPN yang terikat dalam penerbitan Sertifikat HGB Reklamasi Pulau D.