THE (NEW)‘SILK ROAD’: Bangkitnya Adidaya Baru?

THE (NEW)‘SILK ROAD’: Bangkitnya Adidaya Baru?

BERBAGI
Photo

Opini Publik – Sejarah telah menentukan jalannya sendiri. Di saat yang sama, perdebatan panjang tentang ‘telah berakhir’ atau justru ‘baru dimulai’nya ia (sejarah), mestinya bergantung kepada tafsiran-tafsiran terhadapnya. Bahkan sebuah ungkapan terkenal oleh Winston Churchill (1874-1965) itu, bahwa “history written by the victors”, sejarah ditulis oleh para pemenang, bukan tidak mungkin menjadi sebuah penegasan umum bahwa sejarah setali tiga uang melatarbelakangi jatuh-bangunnya kekuasaan (power).

Ketegangan global hari-hari ini, yang ditandai oleh bertemunya kekuatan-kekuatan dunia baru, antara ‘blok barat’ dengan ‘blok timur’, menjadi isyarat penting yang perlu dicermati bahwa sejarah tak lain merupakan alasan eksistensial bagi usia perjalanan manusia dengan segala sesuatu yang diciptakannya. Di antara usia perjalanan itu, terdapat satu frasa simbolik yang menandai ‘arus balik’ sejarah sebuah peradaban besar yang pernah dikenal dunia. Frasa tersebut yakni yang tren dengan istilah: Silk Route atau Silk Road (Jalur Sutera).

Komarudin Watubun, penulis buku “Maluku, ‘Staging Point’ RI Abad 21, Jejak 800 Tahun Maluku: Dulu, Kini dan Ke Depan”, yang juga selaku Ketua Dewan Pembina DPP Geomaritim itu, mengemukakan bahwa Silk Road merupakan jalur perdagangan dan distribusi serta interaksi budaya sepanjang kawasan Asia. Sejak tahun 100 sebelum Masehi hingga sekitar tahun 1400-an Masehi, jalur ini menghubungkan Timur (Asia) dan Barat (Eropa) melalui para pedagang, saudagar, perantau, pendeta dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok) ke Laut Mediteranian, yang menghasilkan dialog dan interaksi kebudayaan Timur dengan Barat, Utara dengan Selatan (Tribunnews.com, 11 November 2017).

Atas dasar itu, maka dapat disasar bahwa sebenarnya Silk Road ialah penanda bagi bangkitnya kesadaran maritim dunia yang pernah dirintis oleh bangsa-bangsa besar di dunia, terutama oleh bangsa-bangsa di kawasan Asia hingga Amerika dan Eropa.

Jika dulu, rentetan agenda penguasaan dunia yang memanfaatkan jalur pelayaran atau jalur rempah, mulai dari Portugis-Spanyol melalui perjanjian Tor de Silas hingga kolonialisme Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) untuk mengelola monopoli dagang mereka atas rempah-rempah Maluku, kini menjemput abad 21, agenda tersebut sedang massif digencarkan kembali dengan Tiongkok sebagai (salah satu, jika bukan satu-satunya) ikon global.

Yi dai Yi lu atau One Belt, One Road (OBOR) sebagai motto dan brand yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping pada Sidang Pleno Partai Komunis Tiongkok (PKT), 12 November 2013 tersebut, sekaligus memberi pesan kuat kepada dunia bahwa babak baru kepemimpinan (terutama dalam bidang ekonomi dan politik) dunia telah dimulai dari Asia melalui kebangkitan maritimnya, melalui ‘the (new) Silk Road’-nya. Hal tersebut kemudian ditegaskan melalui prakarsa 21st Century Maritime Silk Road oleh Xi Jinping sendiri kepada DPR RI dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 3 Oktober 2013, saat mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Gayung bersambut, dalam kerangka menyongsong abad Asia itu, di mana secara geokonomi dan geopolitik dunia, pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik. Lantas, secara otomatis memantapkan Tiongkok sekaligus sebagai titik sentral dan ‘pemeran utama’ dalam percaturan global? Yang berarti pula berpeluang menjadi sebuah Negara adidaya (super power) baru? Lalu di manakah posisi Indonesia (Nusantara)? Benarkah ia hanya sekadar sebagai bagian periferal atau ‘pemanin figuran’ sebagaimana stereotype terhadap kawasan Asia lain?

Menyongsong Abad Asia

Pada sesi II Pertemuan ke-25 Pemimpin Ekonomi APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), seperti dilansir PresidenRI.go.id, baru-baru ini di International Peninsula Resort, Da Nang, Sabtu, 11 November 2017, dengan tema “New Drivers for Regional Trade, Investment, and Connectivity”, Presiden Jokowi sempat menegaskan mengenai laut yang menjadi pusat pembangunan ekonomi bagi APEC. Menurut Jokowi, dalam tiga tahun terakhir, ia memberi perhatian khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur laut guna menghubungkan kepulauan Indonesia termasuk 24 pelabuhan strategis. Konsep tol laut yang ada di Indonesia bertujuan untuk membentuk konektivitas pelabuhan besar dan kecil untuk mempersingkat waktu singgah dan pengiriman.

Bukan tidak mungkin, apa yang disasar Presiden Jokowi ialah dengan mendorong investasi APEC di bidang infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia (human resource) untuk meningkatkan produktivitas ekonomi kelautan.

Sepintas, hal tersebut memang patut diapresiasi dengan penilaian positif. Akan tetapi, menurut saya, sebuah pernyataan positif seperti itu tentu bukan tanpa resiko. Sebab berdampak pula secara politis terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Negara. Terutama terkait intervensi asing yang begitu dominatif bagi proses pembangunan nasional ke depan.

Betapa tidak, ancaman yang paling terbuka di hadapan kita saat ini untuk alasan tersebut ialah tanggungan biaya utang Negara yang bukan main besarnya kepada pihak asing. Salah satu sumber penyuplai utang terbesar bagi Indonesia tentu tak lain ialah Tiongkok.

Program One Belt One Road (OBOR) Tiongkok yang hendak menciptakan kembali ‘Silk Road’ yang menghubungkan perdagangan Tiongkok ke berbagai negara di dunia telah mendorongnya membentuk bank investasi infrastruktur Asia atau yang disebut Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pada tahun 2015 lalu. Bank ini bertujuan menyediakan pembiayaan bagi infrastruktur di Asia.

Nah, titik tolak pernyataan Presiden Jokowi tentang percepatan pembangunan infrastruktur pada Pertemuan APEC itu, harus diakui berkaitan erat dengan program OBOR Tiongkok, yang mengisyaratkan betapa besarnya ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok dewasa ini. Sehingga tak heran, sebagaimana dilansir PinterPolitik.com, jumlah utang Indonesia ke Tiongkok yang kini jumlahnya mencapai 15,4 miliar dollar AS (per Mei 2017), sebagian besarnya merupakan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur.

Berangkat dari kondisi obyektif tersebut, persoalan yang kemudian mengemuka ialah bagaimana upaya pemanfaatan sekaligus antisipasi tanggungan utang yang begitu besar—bukan hanya yang bersumber dari Tiongkok saja, tapi dari pihak asing lainnya yang ada di Asia, Amerika mupun Eropa—tanpa harus menyandera hajat hidup kurang lebih 250 juta lebih penduduk bangsa Indonesia saat ini, yang sebagian besarnya masih hidup di bawah garis kemiskinan? Sebab, bagaimanapun hal itu dapat berpengaruh secara signifikan terhadap naik-turunnya kepercayaan publik (public trust) di masyarakat. Sedangkan pada level global regional, respons terhadap besarnya beban utang tersebut, mestinya bukan lantas menjadi penghambat bagi Indonesia untuk tetap tampil sebagai sebuah Negara dengan kekuatan kompetitif yang patut diperhitungkan. Terutama dalam kerangka menyongsong abad Asia saat ini, di mana sejatinya tidak ada ‘pemain utama’ atau ‘pemain figuran’, yang ‘sentral’ ataupun ‘periferal’. Masing-masing adalah ‘aktor’ serta ‘promotor’ bagi basis geoekonomi dan geopolitik yang dimiliki.

Antara Tiongkok dan Nusantara

Tiongkok dengan agenda Silk Road-nya menyambut abad Asia bukanlah sebuah isapan jempol belaka. Hal itu ditegaskan dengan memperhitungkan secara cermat posisi tawar (bergaining position) mereka dalam ruang global dewasa ini.

Kesadaran sejarah tentu menjadi tolok ukur utama membangun spirit serta mental menjadi bangsa besar. Di samping modal geografis, demografis, geoekonomi serta geopolitik yang kuat. Dengan alasan itu, boleh jadi, memang bukan keliru jika yang dimaksud sebagai pewaris abad Asia atau kandidat adidaya baru dunia adalah Tiongkok.

Bagaimana dengan Indonesia (Nusantara)? Semenjak beberapa abad lampau, melalui jejak jalur sutera pula, dua kebudayaan bangsa ini (Tiongkok dan Nusantara) pernah dihubungkan sebagai bangsa maritim terbesar di dunia. Interaksi antara keduanya bahkan lebih tua dari sejarah kolonialisme di Nusantara.

Sehingga pemanfaatan laut, khususnya sebagai jalur perdagangan, menjadi begitu identik dengan dua poros maritim ini. Mestinya, sebagaimana ditegaskan sebelumnya, baik Tiongkok maupun Nusantara sama-sama merupakan titik sentral pembangunan ekonomi maritim dunia.

Cukup beralasan, bahwa melalui ‘Revolusi Mental’ yang menjadi basis spirit pembangunan oleh pemerintahan Jokowi-JK, kepulauan Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Nias hingga Pulau Rote, dengan luas lautan mencapai 5,9 juta km persegi (luas laut yuridiksi nasional) dibandingkan luas daratan yang hanya mencapai 1,9 juta km persegi serta memiliki pulau sebanyak 13.466 pulau, yang membentang sepanjang 5.000 km Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) atau sekitar 93.000 km persegi perairan dalam (KSPRI, 2016), adalah modal besar bagi agenda pembangunan itu sendiri. Terutama tentang cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Mungkin, untuk sampai pada predikat ‘adidaya baru’ sebagai pewaris abad Asia, kita tidak harus juga “menjadi” Tiongkok dengan Yi dai Yi lu atau OBOR-nya sebagai motto atau brand yang melatarbelakangi skenario Silk Road itu. Cukup dengan meneladani cara membangun spirit serta mental menjadi bangsa dengan kepribadian budaya sendiri.
Sebagaimana Koentjaraningrat (1974), yang pernah mengingatkan tentang pentingnya mentalitas ideal dalam proses pembangunan, suatu model pembangunan melalui pendekatan kultural, pembangunan menjadi diri sendiri! Sekian.

Oleh : Muhar Syahdi Difinubun
Peneliti CentrEast (Center for Economics and Social Studies)