Pihak Mall Seasons City Jakarta, Diduga Abaikan Produk Hukum Indonesia

    Pihak Mall Seasons City Jakarta, Diduga Abaikan Produk Hukum Indonesia

    BERBAGI
    Gambar Peta Mall Seasons Citty Jakarta Indonesia/intipkasus.com
    Photo

    JAKARTA – Pelaku usaha dan pemerintah daerah dinilai masih mengabaikan masalah lingkungan. Hal ini terlihat dari masih adanya kawasan industri di Jakarta yang beroperasi tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    Selain itu, sejumlah industri di Jakarta juga masih banyak yang belum secara rutin, yaitu enam bulan sekali, menyampaikan laporan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) DKI Jakarta. “Kalau sebuah MALL atau kawasan industri sudah beroperasi sebelum melakukan studi Amdal, Bapedalda tidak bisa berbuat apa -apa. Tapi itu salah besar, terus terang, Bapedalda DKI Jakarta selama ini adalah instansi yang mandul.

    Seasons City Trade Mall yang berada di kawasan Jalan Professor Doktor Latumeten RT.13/RW.1, Jembatan Besi, Tambora, RT.13/RW.1, Jemb. Besi, Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta misalnya, sejak beroperasi hingga saat ini AMDAL nya diduga kuat bermasalah.

    Padahal Salah satu syarat agar sebuah MALL bisa beroperasi ialah dipenuhinya kewajiban melaksanakan studi Amdal. Lihat saja MALL tersebut membuang Limbahnya sembarangan dan kalau jujur mempengaruhi lingkungan sekitar terutama di belakang MALL. Kami menduga, “waktu MALL itu di bangun bisa saja terjadi penyuapan kepada masyarakat lewat pemerintah atau pengambil kebijakan di daerah sekitar,” jadi rakyat juga merasa tidak punya kewajiban karena sudah di bayar. Padahal mereka secara tidak langsung telah mengabaikan kesehatan mereka dan anak – anak mereka serta mereka secara otomatis melanggar UU tentang Lingkungan atau AMDAL.

    “Bukan saja pengusaha yang tidak peduli terhadap masalah lingkungan, melainkan juga pemerintah daerah. Sikap tidak peduli terhadap masalah lingkungan juga ditunjukkan sejumlah pemilik usaha atau industry, pelaksanaan studi Amdal di Indonesia masih diabaikan. Bukan saja para pengusaha yang mengabaikannya tetapi pemerintah daerah juga. Kasus diatas merupakan salah satu pelanggaran Amdal yang seharusnya mendapat hukuman sesuai dengan UU dan PP tentang Lingkungan Hidup, tetapi tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah.”

    Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan hal ini. Setiap perusahaan yang mau melaksanakan kegiatan proyek atau usahanya harus melakukan studi Amdal lewat Bapedalda dan pemkarsa Amdal. Juga bagi para pemilik perusahaan yang mau melaksanakan kegiatan proyek harus sadar akan pentingnya AMDAL, agar kegiatan tidak mengganggu lingkungan sekitar.

    Masyarakat sekitar MALL atau perusahaan juga harus berupaya untuk turut ikut serta dalam kegiatan Amdal yang dilakukan, karena ini akan menjamin keselamatan dan terpeliharanya lingkungan sekitar itu. Padahal industri – industri ini merupakan industri penghasil limbah B3 yang sangat berbahaya bagi lingkungan, tumbuhan dan hewan, terlebih manusia.

    Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri penghasil limbah B3, harus memiliki AMDAL. Studi Amdal akan menjamin keselamatan lingkungan sekitar. Perusahaan yang tidak memilik studi Amdal harus mendapat sanksi karena memang jelas itu melanggar hukum. Pemerintah harus bertindak tegas dalam hal ini. Jangan hanya karena faktor ekonomi, AMDAL diabaikan begitu saja. Untuk itu kami tegaskan kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk segera cabut izin Operasi MALL tersebut.

    CATATAN : ANIS – SANDI WATCH akan terus kawal persoalan ini sampai tuntas, karena zaman gubernur sebelumnya tidak di proses karena banyak pejabat dan warga yang diduga kuat di suap oleh pihak perusahan/mall. Kami terus kawal dan desak ANIS – SANDI untuk tertibkan aturan – aturan yang ada serta tertibkan pengusaha dan pejabat nakal.

                     Jakarta, 23 – November – 2017

    BUNG REY – FOUNDER ANIS – SANDI WATCH