Mahasiswa Desak KPK Periksa Tiga Kandidat Gubernur Maluku Utara 2018

Mahasiswa Desak KPK Periksa Tiga Kandidat Gubernur Maluku Utara 2018

BERBAGI
Animasi Lawan Korupsi
Photo

Jakarta – Sebentar lagi maluku utara akan di peradapkan dengan konstelasi pilkada 2018 yang juga sebagai ajang untuk berkompetisi tokoh-tokoh yang berpengaru di Maluku Utara.

Beberapa hari lalu hasil servei menyatakan bahwa, Kandidat yang elektabilitasnya tinggi diantaranya adalah Abd.Gani Kasuba, Ahmad Hidayat Mus AHM dan juga Burhan Abdurahman Bur.Ketiga Tokoh daerah ini terus di perbicangkan di kalangan masyarakat maluku utara dan di media sosial ramai di bicarakan. Ujar, Fahris Badar, Koordinator Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda Maluku Utara Jabodetabek,lewat pesan elektroniknya,(05/11).

Lanjut Fahris, perlu kita ketahui bahwa, ketiga kandidat ini memiliki sejarah yang kelam seperti, di duga kasus korupsi. Sejau ini maluku utara rentan dngan Korupsi, KPK sebagai lembaga negara yg masi di percaya oleh masyarakat Indonesia, mesti jelih dan tegas menangni kasus yg berjamah di maluku utara.

KPK yang lahir dari rahim reformasi sebagai konsensus bersama elemen negara yg di percayai, guna penanganan kasus korupsi yang ada di indonesia. Lembaga anti rasuha ini juga harus benar-benar srius membrantas praktek-praktek kejahatan yang terstruktur rapih dan masif.Tukas Fahris

Maluku Utara selama ini tidak tersentuh oleh KPK. Beberapa kasus yang melibatkan pejabat daerah jau di sentil oleh KPK, untuk itu KPK mesti berani mengungkap semua tabir kemunafikan oleh pentinggi pejabat daerah yang perna di duga melakukan praktek korupsi.Katanya

“Mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus alias AHM atas dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sula yang merugikan keuangan negara Rp 5,5 miliar.Kemudian Walikota Ternate aktif saat ini, Burhan Abdurrahman Juga di duga atas tindak pidana korupsi pembebasan lahan waterboom Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 3,3 miliar dan Juga Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba sejak menjadi Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2009-2014, diduga 4 tahun berturut-turut menyalah-gunakan wewenang, sesuai pasal 3, UU .No.31/1999, Tentang : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini terkait terima Grativikasi haji gratis dana APBD Prov.Maluku Utara & APBD Kab/Kota/bantuan khusus calon haji,2010 s/d.2013”.

Aktifis mahasiswa asal maluku utara ini menegaskan bahwa, bila di antara Ketiga orang ini menjadi gubernur, sudah tentu akan mengulangi hal yang sama. Olehnya yang harus menjadi Gubernur Maluku Utara harus murni bersih dari KKN.

Diakhir pesan nya, Fahris menegaskan bahwa dirinya akan turun aksi dalam rangka mengawal kasus tersebut sampai tuntas dan memaksa KPK untuk segera turun ke Maluku Utara memeriksa kandidat gubernur yang di sebut di atas.Tutup Fahris.