Melawan Arus Politisasi Reklamasi

Melawan Arus Politisasi Reklamasi

BERBAGI
Reklamasi Teluk Jakarta
Image result for banner website

DELINDO – Kemarin siang, saya berkesempatan menjadi narasumber dalam diskusi yang diadakan oleh adik-adik Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Pusat-Utara di bilangan Cikini, Jakarta Pusat. Bersama saya, hadir juga pembicara lain yang lebih ahli tentang reklamasi, yaitu Prof. DR. Herman Wahyudi (dosen Institute Tehnologi Sepuluh November/ITS Surabaya) yang juga terlibat dalam reklamasi di beberapa tempat seperti reklamasi Teluk Benoa dan Semarang, ada pula Bapak Ir. Firdaus Ali, Staff Khusus Menteri PUPERA yang juga dosen di Fakultas Tekhnik UI dan kebetulan juga terlibat secara aktif dalam Tim Persiapan Pembangunan Reklamasi yang digagas Gubernur DKI Fauzi Bowo pada tahun 2010. Yang lain adalah Ahlan Zulfakhri, Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI).

Menjadi menarik diskusi hari itu, karena setidaknya dua hal : hadirnya mahasiswa Jakarta dari berbagai elemen dan kampus, juga hadirnya nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, yang berdomisili di pesisir Teluk Jakarta dan berhadapan langsung dengan pulau-pulau reklamasi.

Kedua, karena isu yang diambil dari diskusi tersebut “Memahami Reklamasi Sebagai Solusi” berbanding terbalik dengan aktivitas lain selama ini tentang reklamasi yang melulu diramaikan oleh propaganda tolak reklamasi. Dengan kata lain, acara tersebut menjadi sebuah diskursus bagi aktivitas penolakan terhadap reklamasi yang tidak pernah menghadirkan para ahli dan pelaku proses terjadinya reklamasi.

Sejak lama, saya pribadi melihat bahwa praktik penolakan terhadap reklamasi sudah kebablasan. Karena semua perspektif penolakan kemudian digulirkan berdasarkan opini-opini subjektif beberapa gelintir politisi dan aktivis tanpa memiliki argumentasi yang cukup dapat dipertanggungjawabkan. Kelompok penolak ini terus menerus mempropagandakan bahwa reklamasi adalah semata agenda Pemerintahan Jokowi untuk memfasilitasi para pengembang. Padahal, kemarin sempat saya paparkan juga, reklamasi adalah sebuah disain lama, sebuah blueprint yang digagas oleh Presiden Suharto sejak 1995. Untuk itulah kemudian Suharto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 52/1995 yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 1995. Suharto memandang perlu dilakukan akselerasi jangka panjang dalam rangka mengatasi ledakan jumlah penduduk DKI Jakarta, dijadikan sebagai solusi jangka panjang bagi permasalahan tata ruang kependudukan.

Tetapi kemudian, kepres tersebut terbengkalai akibat perubahan konstalasi politik di tahun 1998 yang mengakibatkan turunnya Suharto dari kursi presiden.

Upaya untuk menindaklanjuti kepres itu mulai dilakukan di era Gubernur Sutiyoso. Walaupun kemudian tidak dilakukan langkah taktis yang signifikan selain mengeluarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana reklamasi masuk kedalam rencana tata ruang Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, tetapi setidaknya Sutiyoso menyumbangkan persiapan awal bagi Fauzi Bowo, gubernur selanjutnya, untuk kemudian pada 2010 membentuk sebuah tim yang mempersiapkan pembangunan reklamasi dan pada tahun 2012, DPRD DKI Jakarta mengesahkan Perda No. 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030 yang memasukan reklamasi pulau-pulau (saat itu berjumlah 14 pulau). Pada September 2012, Fauzi Bowo kembali menerbitkan Peraturan Gubernur No 121/2012 mengenai Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Saat itu, Pemprov DKI untuk pertama kalinya mengungkapkan secara terbuka bahwa akan ada setidaknya 17 pulau yang dinamai A sampai Q dengan total luas 5.155 hektar. Dalam konteks tata ruang kependudukan, Gubernur Fauzi Bowo memproyeksikan akan ada 750.000 penduduk Jakarta yang bisa direlokasi ke pulau-pulau tersebut. Nah, untuk melengkapi kepres dan perda yang dikeluarkan oleh gubernur sebelumnya itulah, Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur DKI mengeluarkan peraturan yang kemudian berfungsi sebagai petunjuk tekhnis dalam operasionalisasi pembangunan reklamasi.

Jika kita merunut pada kronologis tersebut, maka amatlah keblinger jika kemudian beberapa gelintir politis dan aktivis yang secara sengaja membentu opini seakan-akan reklamasi adalah buah karya Jokowi semata. Reklamasi, jika mengutip apa yang dikatakan oleh Ir. Firdaus Ali adalah sebuah keniscayaan yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan.

Politisasi terhadap reklamasi yang menggelinding deras saat ini adalah semata senbuah upaya menggoreng isu reklamasi untuk kepentingan politik jangka panjang menuju pemilu 2019. Betapa tidak, karena kemudian opini yang dipaksakan terbentuk adalah mengkonversi reklamasi dengan Jokowi, sebuah upaya yang bukan saja tidak nyambung tapi juga mengada-ada. Nah, ditengah upaya menggulirkan isu reklamasi sampai 2019 itulah kemudian muncul para penggoreng temporer yang berusaha memanfaatkan momentum untuk kepentingan jangka pendek. Sasaran dari kelompok ini hanya dua, menaikkan kompromi politik terhadap gubernur baru, Anies Baswedan yang pernah mengkampanyekan membatalkan reklamasi. Dan yang kedua adalah sebagai cara untuk memberikan tekanan kepada pengembang-pengembang pulau tertentu dengan tentu saja, imbalan materi.

Akibat praktik tersebut tidak sedikit aktivis yang melakukan skenario “good cop-bad cop” kepada pengembang. Disisi lain mereka berdemo, sisi lainnya mereka melobi pengembang dengan berbagai harapan imbalan. Lapangan reklamasi menjadi becek.

Saya juga sempat mengutip kenapa agak terganggu ketika banyak aktivis menyerang Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) ketika ia mencabut moratorium terhadap pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Mengapa terganggu, karena setahu saya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tentang reklamasi sudah selesai. Jika KLHS sudah selesai maka asumsinya tidak ada permasalahan tekhnis yang terjadi, dan jika sudah tidak ada lagi permasalahan tekhnis maka moratorium tidak lagi dibutuhkan. Konsekuensi logis-konstitusionilnya adalah mencabut moratorium. Apa yang salah?

Terakhir, yang paling mutakhir adalah dikembangkannya isu bahwa seakan-akan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan diajukan oleh gubernur Anies adalah cara untuk membatalkan reklamasi. Menjadi lucu jika kemudian orang percaya. Karena, mekanisme hukum administrasi negara jelas tidak memungkinkan sebuah perda membatalkan kepres. Yang paling mungkin bagi anies hanyalah mengutak-atik perda-perda terdahulu, tetapi tidak akan dapat membatalkan yang sudah berjalan mengingat hukum tidak berlaku surut.

Membaca hal diatas maka, semakin jelaslah, bahwa semua serangan terhadap reklamasi yang dialamatkan kepada Jokowi oleh segelintir pihak adalah tuduhan tidak mendasar yang ujungnya hanya ingin mengkristalisasi isu agar dapat dijadikan alat politik dalam pemilu 2019. Tuduhan tanpa argumentasi mendasar adalah upaya politisasi. Dan untuk melihat reklamasi secara utuh menggunakan kacamata politik adalah langkah yang keliru sama sekali. Sulit membuka pikiran orang jika dasar pijakannya adalah persoalan tidak suka semata, semua hal langsung serta merta dikait-kaitkan. Demikian pula reklamasi.

Pagi hari sebelum hadir di acara diskusi saya mendapatkan informasi, di Unpad Bandung juga sedang berlangsung diskusi “tolak reklamasi” yang menghadirkan pengamat intelijen Sutjipto (yang kebetulan adalah anggota Majelis Syuro PKS) dan Rocky Gerung, seorang pengajar dan aktivis. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada keduanya saya harus katakan, mereka seperti juga banyak komentator penolak reklamasi lainnya, bukanlah orang-orang yang kompeten bicara tentang reklamasi. Saya tidak berada dalam konteks dukung atau tolak reklamasi, tetapi yang harus dihindarkan adalah segala praktik dan upaya mempolitisir reklamasi. Dan jika Prof Herman dan Ir. Firdaus Ali kemarin bersepakat bahwa reklamasi adalah jalan panjang yang niscaya maka berusaha menolaknya dengan mengarang berbagai cerita adalah upaya propaganda dusta. Tabik.

Oleh : Irwan. S

Penulis adalah aktivis dan rakyat Jakarta