Panja Ketenagakerjaan Jangan Sampai Masuk Angin..!!!

    Panja Ketenagakerjaan Jangan Sampai Masuk Angin..!!!

    BERBAGI
    tenaga kerja
    *ilustrasi
    Image result for banner website

    RELEASE – TIM PANTAU ( TP ) JAMSOS – Obat Pantauwer yang budiman,! yuk kita update informasi terbaru seputar jaminan sosial, ada info terbaruloh, PANJA Ketenagakerjaan akan dibentuk oleh Komisi IX DPR RI, akan kah PANJA ini memperoleh temuan penyimpangan seperti PANTJA Pelindo II yang Menyeret mantan dirutnya RJ Lino??

    Menarik untuk kita PANTAU bersama. Pada tgl 29 November lalu, Komisi IX DPR RI, telah selesai melakukan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dengan Dewas dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan.

    Setelah Komisi IX DPR RI mendengar pemaparan dari DEWAS BPJS Ketenagakerjaan tentang hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja investasi tahun 2016 dan 2017 BPJS Ketenagakerjaan, inventarisasi asset, status piutang dan anggaran operasional BPJS Ketenagakerjaan.

    Pemaparan tentang langkah strategis terkait perluasan kepesertaan, pelayanan, dan hasil pengembangan dana jaminan sosial. Selain itu Direksi BPJS Ketenagakerjaan pun juga menyampaikan laporan tentang program layanan dan skema perlindungan pekerja Migrain Indonesia, serta memberikan solusi kepada pekerja migran atas resiko non Insurable, dan masih banyak lagi.

    Lalu kesimpulan dari hasil RDP tersebut yaitu Komisi IX DPR RI mendesak Dewas dan Direksi harus mengedepankan prinsip kehati – hatian dalam melakukan investasi dan akan didalami melalui PANJA KETENAGAKERJAAN.

    Lalu bagaimana capaian investasi 2016 & 2017 ? dari hasil investasi total realisasi protofolio
    investasi ( Deposito, Obligasi, Saham, Reksadana, Properti, dan Penyertaan ) BPJS TK tahun 2016 total 21.764,85 dan 2017 total 22,041.06.

    Tentunya dengan kenaikan prosentase protofolio investasi di iringi juga dengan pemberian pelayanan yang memuaskan baik dari DEWAS BPJS TK maupun Direksi BPJS TK agar peserta mendapat pelayanan yang baik.

    Kritik yang disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI juga terkait adanya benturan regulasi antara DEWAS dan Direksi BPJS menjadi catatan penting, TP Jamsos menilai hal tersebut akan berimbas kepada peserta aktif BPJS TK dan menyebabkan kebingungan yang dikhawatirkan pada akhirnya peserta tidak menganggap keberadaan BPJS TK.

    Mari kita nantikan keseriusan Komisi IX DPR RI dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap BPJS TK, dengan langkah pembentukan PANJA Ketenagakerjaan agar rakyat mendapatkan informasi yang objektif terhadap hasil kinerja BPJS TK.Semoga saja tidak masuk angin. Amin.

    Jakarta 10/11/2017

    Muhammad Ichsan, Presidium TP Jamsos