Pemerintah Targetkan Total Penerima BPNT 2018 Mencapai 10 Juta KPM

Pemerintah Targetkan Total Penerima BPNT 2018 Mencapai 10 Juta KPM

BERBAGI
Diah Indrajati Dirjen Bina Bangda Kemendagri/foto Kemendagri.go.id
Image result for banner website

DELINDO – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) baru saja menggelar rapat lintas kementerian membahas evaluasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2017 dan persiapan pelaksanaan BPNT 2018. Hadir mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Diah Indrajati dan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Arif M Eddie.

Diwawancarai usai rapat, Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Diah Indrajati, mengungkapkan rapat tentang BPNT 2018, menghasilkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, pelaksanaan BPNT 2018 akan dilakukan secara bertahap. Terutama terkait dengan penambahan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM-nya.

“Kedua, pelaksanaan bulan Januari 2018 diberikan kepada KPM yang sama dengan KPM 2017 yaitu sebanyak 1.163.891 KPM di 44 kota,” ujar Diah.

Kesimpulan rapat ketiga yang disepakati lanjut Diah, akan dilakukan penambahan KPM secara bertahap yang dimulai pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2018. Targetnya, total kepesertaan pada 2018 sebanyak 10 juta KPM. Dan ada penambahan 29 kabupaten atau kota dari semula 44 kabupaten atau kota.

“Diperlukan kesiapan dari semua pihak yang terlibat baik kepastian data by name by address (BNBA), kesiapan Bank Himbara, dan kesiapan e-warong yang akan menjadi tempat belanja, dan juga kesiapan Tikor Provinsi dan Kabupaten atau Kota serta pendamping di lapangan,” tutur Diah.

Sementara terkait dukungan daerah, Menteri Sosial kata Diah, juga melaporkan sudah berkirim surat kepada Mendagri untuk mendorong daerah mendukung pelaksanaan program ini. Dan juga telah melaporkan dalam rapat, bahwa Mendagri, Tjahjo Kumolo sudah menandatangani Surat Edaran yang segera dikirimkan ke para gubernur, bupati dan walikota. “Surat edaran itu meminta para kepala daerah untuk melaksanakan poin-poin yang ada dalam surat edaran,” kata Diah.