SPM Desak KPK Tangkap Koruptor Yang Merebut Kursi 01 Maluku Utara 2018

    SPM Desak KPK Tangkap Koruptor Yang Merebut Kursi 01 Maluku Utara 2018

    BERBAGI
    Gambar poskobatulicincom/Karikatur Ongkos Pilkada
    Image result for banner website

    RELEASE SOLIDARITAS PELAJAR DAN MAHASISWA MALUT JABODETABEK : Korupsi adalah perbuatan Busuk Tingkah laku individu yang menggunakan  wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. 2018 Ada di depan mata kita, pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maliku utara tinggal selangkah lagi akan kita saksikan bersama-sama.

    Namun Ironisnya Ada Kandidat Calon Gubernur Maluku Utara Yang Saat ini Menjadi Buruan Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Malut Dan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Yakni (WALIKOTA TERNATE) Burhan Abdurahman. Karena Terindikasi Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Pembangunan WATERBOOM di kota ternate yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran  2011 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,3 miliar.

     

    Berdasarkan salinan surat Peninjaun Kembali (PK) dengan nomor : 147 PK/PID.SUS/2014, tercantum nama orang nomor satu di Kota Ternate yakni Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman bersama mantan wakil walikota Arifin Djafar, turut serta bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi pembebasan lahan waterboom.

    SOLIDARITAS PELAJAR DAN MAHASISWA MALUT JABODETABEK : Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Malut Untuk Mengambil langka secepat dalam menetakan tersangka Yang sesungguhnya dalam kasus Korupsi WATERBOOM. Karena suda jelas dalam surat peinjauan kembali (PK) Tercantum Nama Walikota Ternate Yang Saat ini Menjadi Kandidat GUBERNUR MALUKU UTARA.

    CATATAN :

    KPK DAN KEJATI MALUT SEGERA TETAPKAN TERSANGKA KASUS KORUPSI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN WATERBOOM KOTA TERNATE YANG TERINDIKASI MELIBATKAN WALIKOTA TERNATE (BURHAN ABDURAHMAN) SERTA PARPOL YANG MENGUSUNGNYA SEBAGAI KANDIDAT CALON GUBERNUR UNTUK MENCABUT KEMBALI REKOMENDASINYA DAN BERIKAN KEPADA KANDIDAT YANG TIDAK MEMILIKI CATATAN KORUPSI