HIPMA-Halteng Jabodetabek Nilai Pemkab Halteng Langgar Aturan

HIPMA-Halteng Jabodetabek Nilai Pemkab Halteng Langgar Aturan

BERBAGI
Image result for banner website

DELINDO – Irfan Hi. Saudi. Kabid PPD HIPMA-HALTENG Jabodetabek Pekerjaan proyek puluhan rumah kumuh dipertigaan desa Leleo,
Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) yang dilucurkan pada Tahun Anggaran 2018.

Tentu kita menyadari bahwa Perumahan itu diperuntukan untuk kebutuhan Masyarakat setempat,akan tetapi menurut informasi yang kami terima Pekerjaan Proyek tersebut telah menuai polemik terhadap masyarakat setempat karena proyek tersebut tidak melalui tender tetapi melalui penujukan Langsung (PL) bagi kontraktor pelaksana. Tukas Irfan lewat siaran elektroniknya, Kamis, (14/11).

Lanjut irfan, diri nya mengatakan bahwa, mestinya Pemkab Halteng, dalam hal ini Bupati (M. Al Yasin Ali, MMT.) dan Kepala Dinas PU (Sarja Daud) sebagai pengambil kebijakan harus mengambil keputusan yang sesuai dengan aturan main dalam realisasi Proyek tentang pengadaan barang dan jasa suda jelas.

Kita lihat dan pahami Perpres No 70 tahun 2012. Pasal 84 ayat 6 perubahan dari Perpres No 54 tahun 2010 itu tidak diperbolehkan PL jika anggarannya lebih dari 200 juta.

“Proyek yang melalui Penunjukan Langsung (PL) harus mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”

Lanjut Irfan, proyek Rumah Kumuh yang berjumlah 40 unit itu anggarannya sebesar Rp 4 miliyar, mesti realisasinya melalui lelang atau tender.

Lebih lanjut, irfan menilai, keputusan yang dilakukan oleh Pemkab Halteng sangat jelas melanggar aturan Pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diatas 200 juta harusnmelalui lelang terbuka, bukan dibagi dengan seenaknya seperti itu.

Dirinya minta kepada pihak penegak hukum yang berwajib dalam hal ini Pengadilan Negri (PN) Maluku Utara, agar segerah melakukan upaya-upaya hukum atau segera melakukan gugatan kepada M. Al Yasin Ali, MMT. (Bupati
Halteng) karena Proyek senilai 4 miliyar itu realisasinya tidak melalui lelang secara terbuka. Maka Pengadilan Negri (PN) Maluku Utara wajib menggugat Bupati Halteng tersebut.Tutupnya