Sambangi Mabes Polri, Garda Nawacita Akan Laporkan Dugaan Korupsi Pemda Maluku

Sambangi Mabes Polri, Garda Nawacita Akan Laporkan Dugaan Korupsi Pemda Maluku

BERBAGI
Image result for banner website

DELINDO РKetua Komite Nasional Garda Nawacita, Abdullah Kelrey mengatakan bahwa, dirinya pekan ini akan sambangi kantor Tito Karnavian untuk melaporkan hasil dugaan korupsi Provinsi Maluku.

Sesuai dengan hasil audit BPK bahwasanya anggaran negara sekitar Rp.10,5 miliar hilang dan BPK tidak tahu keberadaannya. Berikut hasil laporan audit BPK. Ujar Abdullah Kelrey, lewat pesan elektroniknya, Selasa, (02/01).

Hasil laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK. Standar tersebut mengharuskan pemeriksa untuk melaksanakan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporan secara independen, obyektif dan profesional untuk menilai kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Dikatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku TA 16 telah sesuai dengan SAP, diungkapkan secara memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, dan telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu, mesin senilai Rp.10,5 miliar tidak ditemukan keberadaannya. Permasalahan-permasalahan aset tetap, termasuk peralatan dan miliar tidak ditemukan keberadaannya. Penerima bantuan keuangan sebesar Rp. 4,3 millar, penerima hibah senilai Rp.14,3 miliar dan penerima dana Bos belum menyampakan laporan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan kegiatan fasilitasi pada badan diklat Rp.14,4 miliar dilakukan di luar mekanisme APBD.

“Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur untuk Menginventarisasi keberadaan aset yang belum diketahui keberadaannya sebesar Rp10,5 milliar. Memberikan sanksi dan melakukan upaya proaktif agar penerima bantuan keuangan, hibah dan dana Bos menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Meminta kepala Diklat untuk mengelola penerimaan dana dari fasilitas Diklat dalam mekanisme APBD.

Namun demikian, permasalahan tersebut secara materal tidak signifikan mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Maka BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsl Maluku TA 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

Lanjut Kelrey, hasil dugaan korupsi yang akan di laporkan yaitu selain hasil audit BPK kami juga memiliki kasus lain di antaranya :

  • Kasus Dugaan Korupsi Dana Bantuan Sosial
  • Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Wisma Maluku
  • Dugaan Korupsi Anggaran Pembangkit Listrik Negara
  • Kasus Pembagunan Bank Maluku Cabang Surabaya

Data – data di atas telah kami rampungkan dari pihak berwajib dan kami akan laporkan ke Mabes Polri agar segera di usut tuntas.Pungkas Kelrey

Hal ini di lakukan demi pembangunan dan sesuai semangat Nawacita Jokowi terkait dengan penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi di indonesia.

Kasus tersebut hampir sama dengan kasus yang di alami oleh Bupati Biak Numfor apalagi amanah undang – undang telah jelas dan hasil audit BPK sangat jelas.Tutup Kelrey