Landasan Konstitusi Pemberhentian Ketua Umum DPP KNPI

    Landasan Konstitusi Pemberhentian Ketua Umum DPP KNPI

    BERBAGI
    Image result for banner website

    Orang nomor satu di Organisasi Kepemudaan Nasional  atau KNPI benar – benar mendapatkan musibah yang luar biasa dalam hidupnya mulai dari konflik di KNPI sampai kasus korupsi yang menimpa dirinya dan berakhir dengan pemecatan terhadap dirinya pula, sangat tragedis bukan.??

    Berikut Landasan Konstitusi Pemberhentian Ketua Umum DPP KNPI sebagaimana dalam release yang di terima lewat pesan elektronik salah satu Pengurus DPP KNPI :
    ——————————————————————–
    #ART KNPI
    BAB VII
    RANGKAP JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

    Pasal 31
    Pergantian Antar Waktu

    1. Pemberhentian dan Pengangkatan Plt Ketua umum
    a) Ketua Umum/Ketua dapat diberhentikan dan kemudia diangkat Pelaksana Tetap (Plt) Ketua Umum/Ketua sebelum Kongres/Musyawarah Daerah Provinsi/Musyawarah Daerah Kab/Kota/Musyawarah kecamatan/Distrik KNPI/PEMUDA apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:

    1) Terbukti melanggar AD/ART KNPI/PEMUDA
    2) Mengundurkan diri
    3) Meninggal dunia
    4) Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab selama 6 bulan berturut-turut
    5) Tidak hadir dalam Rapat Pleno dan atau rapat Harians elama 3 bulan berturut-turut

    b) Pemberhentian Ketua Umum/ketua dan pengangkatan Pelaksana Tetap (Plt) Ketua Umum/Ketua sebelum Kongres/Musyawarah Daerah KNPI/PEMUDA Provinsi/Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota?musyawarah Kecamatan/Distrik KNPI/PEMUDA, hanya dapat dilakukan melalui:

    1) Keputusan Rapat Pleno pengurus di masing-masing tingkatan, yang dihadiri dan disetujui minimal 50%+1 jumlah suara Pengurus Pleno dan atau
    2) Usulan dari 2/3 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang terdaftar dan berhimpun serta 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus sesuai tingkatannya untuk diputuskan dalam rapat Pleno Pengurus masing-masng tingkatan
    3) Usulan pemberhentian Ketua Umum/ketua harus disampaikan secara tertulis disertai tanda tangan pengusul untuk perseorangan dan atau tanda tangan pimpinan serta Cap Organisasi untuk OKP Nasional yang terdaftar dan berhimpun di KNPI/PEMUDA
    4) Ketua Umum/ketua dapat mengajukan gugatan pembatalan dan pembelaan atas putusan pemberhentiannya dalam Rapat Pleno yang diadakan untuk maksud tersebut

    2. Reshuffle dan pergantian Antar waktu Personalia Dewan Pengurus
    a) Ketua Umum/Ketua dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau pergantia antar waktu personlia Dewan Pengurus disetiap tingkatan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

    1) Melanggar AD/ART KNPI/PEMUDA
    2) Mengundurkan diri
    3) Meninggal dunia
    4) Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-Rapat Dewan Penfgurus KNPI/PEMUDA disetiap tingkatan
    5) Realisasi program kerja dibidang yang bersangkutan dalam 1 tahun periodesasi
    6) Partisipasi yang bersangkutan dalam Program Kerja dewan Pengurus KNPI/PEMUDA disetiap tingkatan;

    b) Personalia Dewan Pengurus KNPI/PEMUDA disetiap tingkatannya yang direshuffle atau pemberhentian atau pergantian antar waktu dari unsur OKP, pergantiannya mempertimbangkan secara sungguh-sungguh saran dan usulan dari pimpinan OKP yang mengusulkan

    c) Surat Penetapan Pengisian Personalia Jabatan Lowong Dewan Pengurus KNPI/PEMUDA disetiap tingkatan, ditanda tangani oleh Ketua Umum/Ketua
    d) Pengukuhan Personalia Jabatan Lowong Dewan Pengurus KNPI/PEMUDA disetiap tingkatan dilakukan dalam Rapat Pleno;

    3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam peraturan Organisasi KNPI/PEMUDA

    ———————————–

    Peraturan Organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia
    Nomor ; 03/PO/KNPI/IV/2015

    Tentang DISIPLIN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA

    Pasal 5

    Jenis Pelanggaran

    1) Pelanggaran terhadap Konstitusi Organisasi, meliputi antara lain :

    a. AD/ART KNPI
    b. Peraturan Organisasi
    c. Ketentuan-ketentuan Organisasi lainnya.

    2) Pelanggaran terhadap perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang ​berlaku, melakukan tindakan-tindakan hukum di bidang kriminal yang ​berakibat ​jatuhnya vonis pidana oleh pengadilan dan sudah mendapatkan ​kekuatan hukum ​tetap.

    3). Pelanggaran terhadap Etika Organisasi.

    a. Melanggar azas kepatutan

    b. Mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan terlebih dahulu

    c. Merusak citra serta nama baik organisasi.

    4). Pelanggaran Moral.
    a. Melakukan perbuatan tercela
    b. Melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan yang berakibat merugikan nama baik organisasi yang terbukti secara hukum.

    Pasal 6
    Jenis-Jenis Sanksi

    Jenis-Jenis Sanksi :

    1. Teguran atau peringata
    2. Penonaktifan (skorsing)
    3. Pemecatan
    4. Teguran atau peringatan dilakukan :
    5. Kepada anggota dilakukan oleh Dewan Pengurus sesuai dengan tingkatan kepengurusan organisasi.

    6. Teguran atau peringatan tersebut di atas dilakukan secara lisan maupun tertulis.

    a. Sanksi pada ayat (2) dan ayat (3) diatas dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Provinsi, setelah diberikan kesempatan untuk membela diri selanjutnya segera diambil keputusan dalam bentuk:

    1. Membatalkan penonaktifan.
    2. Menetapkan penonaktifan untuk jangka waktu tertentu.
    3. Memecat