Diduga Korupsi Dana Pendidikan, Plt Bupati Biak Numfor (Herry Ario Naap) Dilaporkan

Diduga Korupsi Dana Pendidikan, Plt Bupati Biak Numfor (Herry Ario Naap) Dilaporkan

BERBAGI
Animasi - Korupsi Merenggut Hak Kami
Image result for banner website

Kota Jayapura – Korupsi adalah kejahatan terhadap negara dan melanggar gagasan Nawacita Presiden Jokowi – JK yang berbunyi, “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.”

Plt Bupati Biak Numfor diduga melakukan penyelewengan dana wisudah mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Biak-Papua, Herry Ario Naap selaku Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor di laporkan ke Mapolda Papua.

Ketua Yayasan STIKIP Hendrik Jan Rumkabu menyebutkan, pihaknya telah menyerahkan laporan pengaduan yang ditujukan ke Kapolda Papua dan tebusan ke Dir Rekrimsus Polda Papua untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini.

Gambar : humasprobiak.blogspot.co.id

“Masalah ini terkait dengan Wakil Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap yang kami minta untuk diperiksa.

Sebab sudah merugikan 243 mahasiswa Datanya sudah kami lampirkan dengan surat pengaduan tadi kata Hendrik, Kamis, 7 September 2017.

Hendrik mengharapkan, pihak kepolisian bisa segera memproses permasalahan ini, sehingga ada kejelasan, karena yang bersangkutan (Wakil Bupati Biak Numfor) menuduh pihak yayasan yang bertanggungjawab.

“Kami ingin dengan diperiksa oleh polisi maka akan menjadi terang menderang, siapa yang menggelapkan uang itu. Ini yang menjadi keinginan kami melaporkan masalah kepada Kapolda Papua. elas Hendrik.

Hendrik mengungkapkan dana yang digelapkan itu mencapai Rp2 milyar yang merupakan dana wisudah para mahasiswa dimana setia mahasiswa menyetor uang sebesar 10 juta rupiah.

Menurut Hendrik, dana itu terkumpul melalui lembaga atau institusi. Dan yang bersangkutan dipercaya untuk mengurus dana itu ke perguruan tinggi yang berkaitan dengan jurusan di Surabaya.

Tapi ternyata perguruan tingginya tidak jelas dan ijasah yang dikeluarkan tidak sesuai dengan program studi yang ada di STIKIP Biak, dengan kata lain ijasah palsu,” jelasnya.

Lanjut Hendrik, pemalsuan ijasah itu sudah terjadi sejak tahun 2011 lalu, dimana terlapor masih bekerja sebagai seorang dosen. “Setelah wisudah terdapat kesalahan ijasah yang tak sesuai dan kita anggap ini suatu kerugian, mereka sampai saat ini ngangur karena ijasahnya tidak berlaku,” ucapnya.

Sumber Berita : kabarpapua.co