Uang Negara Rp.10,5 Miliar di Pemda Maluku Tidak Ditemukan Keberadaannya

Uang Negara Rp.10,5 Miliar di Pemda Maluku Tidak Ditemukan Keberadaannya

BERBAGI
Image result for banner website

DELINDO – Prestasi buruk kembali menempel Provinsi Maluku. Ini terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dari 34 provinsi di Indonesia, dua provinsi belum berhasil mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), satu diantaranya adalah Maluku.

Lemahnya pengawasan internal akibat buruknya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah serta sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih banyak tertutup, menjadi penyebab utama, disamping pola kepemimpinan kepala daerah.

Menurut sejumlah pengamat, Maluku akan sulit mendapatkan opini WTP bila hanya berharap pada pengawasan internal. Sebab, pengalaman selama ini, pengawasan internal hanya formalitas.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis mengatakan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihaknya, tercatat bahwa di Indonesia, masih terdapat dua provinsi yang belum mencapai predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dua provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku. (Ambonekspres.com)

Selain itu Auditor BPK mengatakan, sesuai dengan ketentuan pasal 23 E ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 15 Tahun 20o4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17 ayat (2) dan (3), uu Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan kewajiban konstitusional menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku di Kantor DPRD Provinsi Maluku. Hal ini disampaikan Auditor Utama Keuangan 7 BPK RI, Abdul Latief, Kamis (8/6).

Menurutnya, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku TA 2016.

Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku TA 2016, yang sudah menerapkan Laporan Keuangan Berbasis Akrual, sehingga terdapat 7 (tujuh) komponen Laporan Keuangan, yaitu:Laporan Realisasi APBD (LRA), Laporan Perubahan saldo Anggaran (LPSAL), Neraca, Laporan operasional (LO, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

“Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK.

Standar tersebut mengharuskan pemeriksa untuk melaksanakan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporan secara independen, obyektif dan profesional untuk menilai kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara,” ujarnya.

Dikatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku TA 16 telah sesuai dengan SAP, diungkapkan secara memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, dan telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu, mesin senilai Rp.10,5 miliar tidak ditemukan keberadaannya.

Permasalahan-permasalahan aset tetap, termasuk peralatan dan miliaran tidak ditemukan keberadaannya.

Penerima bantuan keuangan sebesar Rp. 4,3 millar, penerima hibah senilai Rp.14,3 miliar dan penerima dana Bos belum menyampakan laporan pertanggungjawaban.Pengelolaan keuangan kegiatan fasilitasi pada badan diklat Rp.14,4 miliar dilakukan di luar mekanisme APBD.

“Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur untuk Menginventarisasi keberadaan aset yang belum diketahui keberadaannya sebesar Rp10,5 milliar. Memberikan sanksi dan melakukan upaya proaktif agar penerima bantuan keuangan, hibah dan dana Bos menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Meminta kepala Diklat untuk mengelola penerimaan dana dari fasilitas Diklat dalam mekanisme APBD.

Namun demikian, permasalahan tersebut secara materal tidak signifikan mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Maka BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsl Maluku TA 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” terangnya.

Atas beberapa permasalahan yang menjadi temuan BPK tersebut, Pejabat Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Gubernur Maluku memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Dalam waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh BPK, Pemerintah Provinsi Maluku wajib menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut. (Kompastimur.com)

Sumber : kompastimur.com