HMI Tolak “(KPK) Hasil Sulap” Versi Anis – Sandi

    HMI Tolak “(KPK) Hasil Sulap” Versi Anis – Sandi

    BERBAGI
    Foto Anis Sandi Saat Debat Kandidat Gubernur DKI Jakarta [tribunnews.com]
    Image result for banner website

    DELINDO – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno membentuk Komite Pencegahan Korupsi dengan Ketua Bambang Widjojanto, mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anies dan Sandiaga menempatkan pencegahan korupsi sebagai salah satu program prioritas. Hal itu diwujudkan antara lain dengan pembentukan Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) Jakarta.

    Komite PK dibentuk dengan landasan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. “Komite PK ini dibentuk dengan tujuan mencegah terjadinya korupsi dengan cara membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip tata pemerintahan yang baik ini adalah pemerintahan yang bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efisien dan partisipatif,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/1).

    Namun lembaga bentukan Gubernur DKI Jakarta ini kini dapat penolakan yang datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI Jakarta raya) dan HMI akan melakukan aksi di balaikota DKI Jakarta, dengan Tuntutan sebagai berikut :

    1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya menutut Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan)dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Sandiaga Uno) untuk Membubarkan Komite Pencegahan Korupsi DKI (KPK hasil sulap).

    2. Komite Pencegahan Korupsi yang di bentuk berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 196 tahun 2017 tentang TGUPP di duga merupakan Komite yang di bentuk oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mengakomodir kepentingan TIM Pemenangan/TIM Sukses beserta kelompoknya, Bukan semata mata demi kepentingan pencegahan Korupsi untuk membangun pemerintahan DKI yang Baik dan Bersih (Good Government dan Clean Goverment).

    3. Bahwa sudah ada lembaga-lembaga Negara yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang yang memiliki Fungsi Pengawasan terhadap keuangan Negara maupun daerah, juga fungi Pencegahan serta Penindakan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK RI dan PPATK.

    4. Selain KPK,BPK dan PPATK , di level Daerah ada INSPEKTORAT yang juga memiliki Fungsi Pengawasan. untuk itu demi mengurangi beban pengeluaran pada Kas Daerah dan demi menjaga Sistematika Kinerja Pemerintahan Daerah, Kami dari Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Jakarta Raya Mengusulkan dan Menyuarakan Kepada Gub dan Wagub DKI Jakarta untuk membubarkan Komite Pencegahan Korupsi DKI.

    Untuk itu kami mengundang dan Menyerukan kepada Kaders-Kaders Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam Se Cabang Jakarta Raya untuk turun menyurakan persoalan termaksud, serta rekan rekan media untuk meliputi aksi tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

    Rahmad Mony ; Ketua PTKP Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya.

    Berikut undangan aksi yang tersebar di berbagai media elektronik : Teriring salamdan doa semoga kita semua selalu di berikan nikmat kesehatan dan keimanan dalam menjalankan aktifitas keseharian kita amin.
    Sehubungan dengan akan di adakannya aksi unjuk rasa oleh Himpunan Mahasiswa Islam HmI cabang Jakarta Rayayang insya Allah akan di laksanakan pada.

    Hari/tgl : Rabu 9 Januari 2018
    Waktu : 12.30-15.30 WIB
    Tempat : BALAI KOTA DKI Jakarta.

    Grand Issue :

    1. Tuntut Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan)dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Sandiaga Uno) untuk Membubarkan Komite Pencegahan Korupsi DKI (KPK hasil sulap).

    2. Komite Pencegahan Korupsi yang di bentuk berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 196 tahun 2017 tentang TGUPP di duga merupakan Komite yang di bentuk oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mengakomodir kepentingan TIM Pemenangan/TIM Sukses beserta kelompoknya, Bukan semata mata demi kepentingan pencegahan Korupsi untuk membangun pemerintahan DKI yang Baik dan Bersih (Good Government dan Clean Goverment).

    3. Bahwa sudah ada lembaga-lembaga Negara yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang yang memiliki Fungsi Pengawasan terhadap keuangan Negara maupun daerah, juga fungi Pencegahan serta Penindakan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK RI dan PPATK.

    4. Selain KPK,BPK dan PPATK , di level Daerah ada INSPEKTORAT yang juga memiliki Fungsi Pengawasan. untuk itu demi mengurangi beban pengeluaran pada Kas Daerah dan demi menjaga Sistematika Kinerja Pemerintahan Daerah, Kami dari Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Jakarta Raya Mengusulkan dan Menyuarakan Kepada Gub dan Wagub DKI Jakarta untuk membubarkan Komite Pencegahan Korupsi DKI.

    Untuk itu kami mengundang dan Menyerukan kepada Kaders-Kaders Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam Se Cabang Jakarta Raya untuk turun menyurakan persoalan termaksud, serta rekan rekan media untuk meliputi aksi tersebut.
    Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

    Billahi Taufik Walhidayah
    Wassalamualaikum Warahmataullahi Wabarkatu.

    Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam
    (HmI)
    Cabang Jakarta Raya

    M. Dafid Aqmal
    Ketua Umum

    Saad Fatesy
    Sekretaris Umum

    Kordinator Lapangan

    Rahmat Mony
    KABID PTKP